Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati di Makassar, Sulsel, Selasa (25/5/2021). Foto: Devi/Man

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati menyampaikan, Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan banyak mendapatkan masukan dan informasi, baik dari BPK Sulsel maupun Pemerintah Provinsi Sulsel, termasuk para Bupatinya, terkait dengan kendala-kendala interpretasi dari pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Ia menyatakan, semua masukan tersebut menjadi catatan penting untuk BAKN yang saat ini sedang melakukan penelaahan mengenai DAK tersebut. "Kami melihat ada semacam ketidaknyambungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait dengan DAK ini. Karena Pemerintah Pusat merasa sudah mentransfer sejumlah dana untuk dibelanjakan oleh pemerintah daerah tetapi pemerintah pusat menilai pemerintah daerah terkesan lambat," ucap Anis di Makassar, Sulsel, Selasa (25/5/2021).

Dari apa yang dipaparkan oleh Pemprov Sulsel, tambah Anis, kendala-kendala yang dihadapi itu tidak hanya terjadi pada tahun ini tetapi merupakan kendala yang sudah ditemukan pada tahun-tahun sebelumnya. Ia mencontohkan, di saat terjadi kondisi daerah mempunyai kebutuhan tertentu, akan tetapi menu (belanja) itu tidak ada di pemerintah pusat, begitu pula sebaliknya.

"Sehingga dana-dana yang tidak terpakai itu menjadi dana yang tidak bisa diserap. Oleh karenanya hal ini harus diperbaiki, termasuk mengenai tata kelola belanja daerah. Selain itu aturan-aturan yang ada harus lebih fleksibel  dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Apa yang dibutuhkan daerah itulah yang harus ditampilkan dalam menu pemerintah pusat. Keberadaan DAK ini sangat membantu daerah dalam melaksanakan pembangunannya," pungkasnya. (dep/es)